Pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak lagi hanya menjadi agenda pemerintah. Dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga keuangan, media, hingga masyarakat memiliki peran yang semakin penting dalam menentukan bagaimana target pembangunan diterjemahkan menjadi perubahan di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam lima tahun terakhir, arah tersebut semakin terlihat. Pemerintah memperkuat kebijakan dan sistem pemantauan Sustainable Development Goals (SDGs), sementara sektor swasta mulai mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam kegiatan bisnis. Di sisi lain, berbagai bentuk kemitraan mulai berkembang untuk menjawab persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja.
Pembangunan Berkelanjutan: Sejauh Mana Indonesia Berjalan?
Indonesia memiliki 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dengan 169 target yang menjadi bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah hingga 2030, dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala menerbitkan indikator capaian. Dalam publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2024, BPS menyebut pelaksanaan SDGs telah memasuki Decade of Action dengan waktu tersisa menuju target 2030. Namun, capaian tersebut berhadapan dengan kompleksitas: percepatan membutuhkan kerja sama lintas sektor yang solid, sebagaimana ditekankan pada Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF-MSP) 2024 di Bali.
Sebagai wujud nyata ekosistem pengetahuan, Bappenas juga meluncurkan Indonesia’s SDGs Center Network yang merangkul universitas dan pusat studi di berbagai wilayah Indonesia sebagai motor penggerak riset terapan.
Mengapa Pembangunan Berkelanjutan Membutuhkan Banyak Pihak?
Persoalan pembangunan memiliki karakter yang semakin kompleks. Kemiskinan, ketahanan pangan, perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan ketimpangan sosial tidak berdiri sendiri. Sebuah persoalan lingkungan, misalnya, berkelindan erat dengan mata pencaharian warga desa, tata ruang daerah, regulasi industri, dan perilaku konsumen.
Melalui skema blended finance (pembiayaan campuran), pemerintah mendorong penggabungan dana filantropi, hibah, investasi swasta, dan perbankan internasional untuk mendanai proyek-proyek keberlanjutan berskala besar yang melampaui kemampuan APBN.
Dunia Usaha dan Integrasi Prinsip ESG
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II dan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia mendorong perbankan dan industri pasar modal untuk mengadopsi standar pembiayaan hijau. Sektor swasta kini tidak hanya melihat keberlanjutan sebagai program donasi CSR semata, melainkan bagian dari mitigasi risiko bisnis dan tata kelola jangka panjang.
Pengembangan instrumen seperti Indeks Integritas Bisnis Lestari (IIBL) oleh Tempo Data Science dan Transparency International Indonesia semakin menegaskan bahwa integritas tata kelola, hak asasi manusia, dan kelestarian ekosistem merupakan pilar yang tak terpisahkan dari reputasi korporasi modern.
Kemitraan di Tingkat Tapak: Kunci Aksi Nyata
Kemitraan tidak selalu harus berbentuk proyek raksasa. Di tingkat lokal dan komunitas desa, kolaborasi kelompok tani dengan inisiatif sipil dan pemda dalam pertanian ramah lingkungan, agroforestry, dan pendidikan alternatif terbukti mampu memberikan solusi langsung bagi kesejahteraan warga sekaligus menjaga kelestarian bentang alam.
Perkumpulan Kemitraan Pembangunan Berkelanjutan (PKPB) hadir untuk menjembatani ruang dialog dan kemitraan pentahelix ini agar inisiatif keberlanjutan di tingkat tapak dapat terhubung dengan sumber daya, riset kebijakan, dan dukungan mitra strategis.